Home / Pendidikan / Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

Makna Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia

by Rodadunia
makna desentralisasi

Berbagai ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai desentralisasi, antara lain:

Koswara mengemukakan pendapat PBB mengenai desentralisasi sebagai berikut:

Desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi(delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah.

Senada dengan pendapat di atas, Rondinelli dan Cheema merumuskan desentralisasi dalam arti yang luas yakni:

Decentralization is the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to is field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations,local government, or nongovernmental organization (desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrative daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat).

Baca juga: Fungsi Fungsi Manajemen dan Penjelasannya

Kedua pendapat di atas, diperkuat dengan pendapat dari Dewi Erowati yang mengatakan bahwa pada hakekatnya Makna desentralisasi yaitu:

  1. Adanya penyerahan kewenangan (transfer of authority)
  2. Adanya pemerintah daerah (local authority/Local Government)
  3. Adanya daerah otonom
  4. Pejabat dipilh (electoral system)
  5. Policy dibuat atas nama sendiri

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa Desentralisasi memiliki makna yang sama atau sering pula disebut dengan:

  1. Devolusion
  2. Democratis decentralization, karena para pejabatnya dipilih. Election merupakan sendi demokrasi atau perwujudan kedaulatan rakyat
  3. Political decentralization, karena adanya hak untuk membuat policy

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk pemilihan pemimpin untuk memberikan pelayanan publik guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Related Articles